Mungkin topik ini udah basi, udah terlalu sering di bahas oleh orang tidak saja para intelek tapi juga oleh para elite birokrasi, tapi mengapa masih saja ada dan bahkan semakin banyak pengemis yang berkeliaran?. Sudah menjadi pemandangan yang lazim di denpasar entah di daerah lain, anak kecil bermain-main di traffic light tengah kota menadahkan tangan dengan wajah sedikit memelas meminta belas kasihan para pengendara sepeda motor dan mobil yang kebetulan ada disitu menunggu lampu hijau menyala.

Terkadang ada beberapa yang memang mengundang belas kasihan, bertelanjang kaki di atas aspal tengah hari terik sambil menggendong adik kecil entah itu adiknya beneran ato bukan dengan baju yang kumal dan wajah kusam seperti bermusuhan dengan air. dimana orang tua mereka? bentuk tanggung jawab apa yang orang tua mereka berikan kepada anak-anak tersebut?. sering terdengar gumam para pengedara motor yang berkata bahwa mereka di organisir, punya bos mereka juga ngejar setoran, tapi benarkah seperti itu? kemungkinan memang selalu ada kalau melihat beberapa ibu-ibu ikut menadahkan tangan memelas minta uang dengan otot lengan yang lebih besar dari para buruh angkut dipasar. tapi sepertinya gossip itu masih harus di buktikan jika melihat anak kecil yang tadi bertelanjang kaki menggondong adik kecil di atas aspal tengah hari terik.

Disebrang jalan terlihat spanduk besar bertuliskan :

” TERIMA KASIH KARENA ANDA TIDAK MEMBERIKAN UANG PADA PARA PENGEMIS DI JALAN “

sebatas itukah solusi yang diberikan elite birokrasi? hanya dengan himbauan untuk tidak menunjukkan belas kasihan kepada mereka akan menyelesaikan masalah? Faktanya malah pengemis semakin membanjir dan semakin canggih, pengemis sekarang bukan saja dari kalangan ibu-ibu tapi sudah mulai merambah ke golongan laki-laki setengah manula dan sudah menerapkan strategi marketing DOOR TO DOOR, ngga lagi mangkal di satu tempat, tapi jalan dari pintu ke pintu kantor di pertokoan-pertokoan yang sekarang makin menjamur di denpasar. Dan permasalahan berlanjut bukan hanya kepada pengemis tapi jug apara pemulung dan pedagang kaki 5 yang juga terlihat makin menjamur berpacu dengan pembangunan pertokoan di denpasar.

Solusi apa yang lebih “pantas” untuk mereka? elite birokrasi seharusnya punya lebih banyak solusi dalam mengatasi masalah seperti ini bukan hanya dalam bentuk himbauan tapi lebih dalam “Action Plan” yang nyata, menangkap mereka dan memulangkan ke tempat asal juga tidak cukup ampuh, karena pemulung, pengemis, PK 5 bukan hanya berasal dari bali, banyak dialek bahasa yang terdengar di perempatan jalan tempat mereka mangkal atau di pasar2 dadakan PK5 Boso Jowo, Sasak juga ada, terkadang bahkan bahasa yang sangat aneh mirip bahasa melayu Malaysia sono, apakah memulangkan mereka biayanya ditanggung oleh pemda? dari mana dapat uang untuk itu? pos mana yang dikurangi? berapa persen pajak yang harus dinaikkan untuk menutupi biaya baru tersebut? entah pusing .. biar para pemikir berdasi yang duduk disana yang memikirkan.

Semoga cepat dapat solusinya Pak kalau tidak siap-siap ganti jargon untuk Denpasar, karena beberapa tahun lagi mungkin tidak lagi kota budaya tetapi Kota Pengemis, Pemulung dan pedagang kaki Lima